Strukturpemerintahan Rusia yang baru sangat berbeda dengan struktur pemerintahan bekas republik Soviet. Melansir Ensiklopedia Britannica, pada masa era Soviet, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia tunduk pada serangkaian konstitusi Soviet dari tahun 1918 hingga 1977. Negara ini didominasi oleh Partai Komunis Uni Soviet hingga akhir 1980-an.
Jakarta - Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter cukup mencolok. Terlebih, ciri dan sifat dari keduanya memang bertolak negara demokrasi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara demokrasi berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan singkat, negara demokrasi berarti memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyatnya. Berbeda dengan negara otoriter yang berarti sistem pemerintahan politiknya berpusat pada seorang pemimpin otoriter tidak dibatasi dengan aturan hukum dan membuat kebijaan negaranya sesuai kehendak apa perbedaan antara negara demokrasi dan otoriter? Melansir dari beberapa sumber pada Kamis 1/9/2022, berikut Negara Demokrasi dan Negara Otoriter1. PemerintahanDikutip dari laman Difference Between, pemerintahan pada negara demokrasi dan otoriter menjadi perbedaan yang paling umum. Sebab, negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum yang adil dan jujur, sehingga warga negara dapat memilih secara langsung pemimpin mereka melalui surat halnya dengan negara otoriter yang mekanisme pemilihan pemimpinnya hanya dilakukan sebagai formalitas saja atau bahkan sama sekali tidak diterapkan. Diktator cenderung berpegang teguh pada kekuasaan, sehingga gagasan tentang pemilihan umum bertentangan dengan buku Demokrasi dan Autokrasi karya Aidul Fitriciada Azhari, kepemimpinan negara otoriter bersifat personal. Selain itu, mereka juga tidak memiliki ideologi resmi dan umumnya berupa pandangan dari pemimpin itu otoriter cenderung menoleransi pluralitas kelompok-kelompok kepentingan, sejauh mendukung Partisipasi SipilPerbedaan selanjutnya adalah partisipasi sipil atau masyarakat dalam pemerintahan. Masyarakat negara demokrasi selalu didorong untuk berpartisipasi dan mengekspresikan dengan negara otoriter. Mereka tidak menerima pendapat publik, bahkan pendapat tersebut akan dianggap ancaman terhadap masa kekuasaan. Partisipasi masyarakat pada negara otoriter cenderung lebih terkontrol. Pemimpin mendorong mobilisasi politik, namun hanya untuk mendukung kebijakan politik dan ekonomi KebebasanKebebasan antara negara demokrasi dan otoriter tentulah berbeda. Negara demokrasi akan menjunjung tinggi kebebasan dasar atas semua hak-hak warga negaranya, terlepas dari siapa mereka. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam berekspresi, beragama, berkumpul, dan pada negara otoriter, diktator tidak menghormati kebebasan dan hak-hak tersebut. Pemimpin cenderung menutup mata terhadap hak-hak dasar negara atau bahkan melanggarnya. Kebebasan sipil seperti beragama tidak berlaku di negara itulah sejumlah perbedaan umum antara negara demokrasi dan negara otoriter. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan detikers ya! Simak Video "Google Sediakan 11 Ribu Beasiswa Pelatihan untuk Bangun Talenta Digital" [GambasVideo 20detik] nwy/nwy
Jadisingkat nya pemerintahan otoriter ini sangat sangat membelenggu kebebasan dalam suatu individu untuk mengkeritik atau pun menyampaikan aspirasi pada suatu sistem yang salah. Dampak dari pemerintah otoriter di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga berakibat pada bidang pertahanan dan keamanan.
Sistem politik otoriter merupakan salah satu sistem politik yang ada di dunia. Sistem politik ini memiliki ciri-ciri seperti sistem politik totaliter. Pemerintahan yang menggunakan sistem politik otoriter cenderung membatasi kebebasan masyarakat. Selain itu media dan pers dikontrol dan segala bentuk pemberitaan yang keluar harus sesuai dengan narasi pemerintah. Nah! untuk lebih jelasnya, kali ini mudabicara ingin mengulas lebih tentang sistem politik otoriter, pengertian, macam dan cirinya. Selengkapnya simak ulasan berikut ini BACA JUGA Sistem Politik, Pengertian dan Macam-macamnya Secara etimologi kata otoriter berasal dari bahasa Latin auctoritas yang berarti wibawa, kuasa, pengaruh, dan otoritas. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah otoriter adalah authoritarian. Kata otoriter sendiri jika diartikan dalam bentuk paham adalah otoritarianisme. Otoritarianisme adalah suatu pendirian yang berpegang pada kekuasaan dan wibawa yang sifatnya memaksa. Kekuasaan dalam sistem politik otoriter lebih bersifat memaksakan kehendak dan sewenang-wenang. Di sisi lain segala kontrol pemerintahan ditangan satu orang pemimpin atau kebijakan dalam sistem politik ini tidak bersifat terbuka dan tanpa jajak pendapat masyarakat. Artinya keputusan bersifat mutlak, selain itu kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan kritik dan pendapat terbatas. Biasanya pemimpin yang memiliki gaya otoriter ia selalu merasa mengerti segala hal dan tidak menyukai segala bentuk kritik dan pendapat. Terlebih dalam sistem ini media atau pers tidak memiliki kebebasan. Media boleh mengeluarkan berita namun berita yang positif tentang pemerintahan. BACA JUGA Sistem Politik Totaliter, Pengertian, Macam dan Ciri-Cirinya Hampir semua berita dalam sistem ini memuji proses pemerintahan tak ada kritik dan saran guna menjadi pertimbangan second opinion pemerintah dalam mengambil kebijakan. Otoriter memang berbeda dengan gaya kepemimpinan otoritatif. Jika kepemimpinan otoritatif bekerja sebagai pemandu guna mengarahkan anak buahnya untuk mencapai tujuan bersama. Lain halnya dengan gaya otoriter yang lebih menggunakan gaya kepemimpinan tangan besi dan tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Namun perlu digaris bawahi tidak semua kepemimpinan otoriter negatif. Kadang suatu organisasi bahkan negara memerlukan gaya kepemimpinan otoriter ini. Sosok yang percaya diri membuat keputusan dengan cepat dan yakin segala keputusannya sempurna. Dalam sejarah kepemimpinan dunia ada beberapa pemimpin menggunakan gaya dan sistem politik otoriter ini antara lain Richard Nixon, Adolf Hitler, Kim Jong-un, Benito Mussolini, Soeharto dan Muamar Khadafi. BACA JUGA Sistem Politik Demokrasi Liberal, Pengertian, Macam dan Cirinya Ciri-Ciri Sistem Politik Otoriter Kekuasaan Penuh Pada Pemimpin Dalam sistem politik otoriter kekuasaan dipegang penuh oleh pemimpin. Para pejabat hanya menjadi bawahan yang tidak memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan menentukan arah pemerintahanya sendiri. Mereka hanya berperan menjadi penyambung keputusan-keputusan pemimpin. Kekuasaan mutlak tersebut mengakibatkan pemimpin mengeluarkan kebijakan atas dasar ide dan pemikirannya sendiri. Hasilnya jelas, kebijakan akan yang muncul akan terlihat monoton karena minim ide dan gagasan baru. Keputusan Bersifat Mutlak Keputusan bersifat mutlak ini artinya keputusan pemimpin tidak dapat diganggu gugat. Semua keputusan bisa berubah bila seorang pemimpin ingin merubahnya. Seorang pengikut yang menjadi bawahan pun tak diberi ruang untuk berpendapat apalagi membuat kebijakan sendiri. Dominasi pemimpin ini terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Bahkan prosedur dan peraturan apapun terkait negara dan organisasi hanya dia yang berhak memutuskan. Pemimpin Bersifat Dominan Dalam proses kepemimpinan memang dominasi pemimpin tidak serta merta berarti negatif. Kadang kepemimpinan yang bersifat dominan ini dapat berhasil ketika pemimpinnya memiliki kredibilitas dan kualitas pribadi yang baik. Namun alangkah baiknya jika dominasi pemimpin ini dapat didistribusikan dalam bentuk perintah ke bawahannya. Selain ada proses kaderisasi, distribusi ini dapat menjadikan semua terlibat dalam pengambilan keputusan. BACA JUGA Sistem Politik Otokrasi, Pengertian, Faktor dan Ciri-cirinya Faktanya memang pemimpin otoriter akan selalu dominan baik dalam pembuatan kebijakan ataupun keputusan-keputusan strategis negara. Minim Inovasi dan Kreativitas Ketika pemimpin tidak mau menerima kritik dan pendapat orang lain maka akan muncul kejenuhan dalam proses pemerintahan. Seorang bawahan tidak merasa termotivasi dan tertantang untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik. Mereka menjalankan tugas tidak berdasarkan kesenangan atau kebahagian. Namun mereka menjalankan tugas dengan penuh paksaan, kecemasan dan ketakutan. Adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Minimnya pengawasan dan keterbukaan sistem politik otoriter sering terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Segala bentuk perusahaan milik publik terasa milik pribadi. Kekuatan pemimpin yang dapat mengendalikan segala hal membuat aset-aset negara ataupun organisasi di monopoli untuk memperkaya diri sendiri. Pemimpin Berorientasi Pada Hasil Dalam kepemimpinan yang absolut seorang pemimpin tidak akan menghargai proses. Mereka hanya membutuhkan hasil yang maksimal dan tidak mentoleransi kesalahan sedikit pun. Biasanya sistem politik otoriter menganggap orang bawahan sebagai orang yang tidak cakap dan tidak kompeten. Seandainya ada ide yang bagus ia akan menjadi sekedar angin lalu. BACA JUGA Sistem Politik Oligarki, Pengertian, Macam Dan Ciri-Cirinya Suka Memberikan Hukuman Keras Dalam sistem politik otoriter segala bentuk kritik adalah pembangkangan sehingga tak heran para pengkritik akan dipenjara sesuka hati bahkan sampai terjadi pembunuhan. Dalam konteks Indonesia mungkin masih ingat beberapa kekerasan dan penculikan terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Penguasa tak segan untuk memenjarakan tanpa proses peradilan bahkan sampai penculikan yang berujung pembunuhan. Melanggar Hak Asasi Manusia Kebebasan berkumpul dan berorganisasi merupakan hal yang terlarang dalam sistem politik ini. Selain itu pemimpin tak segan-segan melakukan segala cara jika kekuasaan mereka terancam. Rakyat hanya sebagai variabel pelengkap untuk menyukseskan dan melanggengkan kekuasaan dan kekayaan pemimpin. Stabilitas Politik Terbatas Sebagai contoh stabilitas politik terbatas adalah propaganda Kim Jong-Un di Korea Utara. Seluruh media baik cetak maupun elektronik digunakan Kim Jong-Un untuk melakukan pencitraan. Pencitraan yang ia lakukan bertujuan untuk meningkatkan kesetian warga serta menjaga popularitas. Berbeda dengan Joseph Stalin, ia menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan masyarakat serta kontrol sosial. Militer di zamannya memegang kendali penuh sampai pada tingkat administrasi masyarakat. BACA JUGA 10 Manfaat Belajar Politik Untuk Anak Muda Cara jitu seorang pemimpin otoriter untuk melanggengkan kekuasaan antara lain Melakukan pencitraan diri melalui media, Mengontrol oposisi, Mengelola birokrasi sampai pada tingkat bawah dan terakhir menguasai militer. Masyarakat Sipil Lemah Seorang pemimpin yang otoriter akan dengan mudah melemahkan gerakan sipil. Sebagai contoh zaman orde baru tidak ada partai yang dapat memenangkan pemilu kecuali partai Golkar. Kebebasan sipil tidak ada sama sekali. Masyarakat dilarang untuk membuat organisasi dan partai politik. Segala bentuk aktivitas masyarakat dikontrol. Memobilisasi pemilihan umum dengan memanfaatkan aparatus sipil negara. Sekian ulasan mudabicara mengenai sistem politik otoriter, semoga dapat menjadi bahan bacaan yang baik untuk teman-teman semua. Selamat membaca Post Views 390 Tulisan Terkait
TCfUG. t44ds6u8ef.pages.dev/5t44ds6u8ef.pages.dev/63t44ds6u8ef.pages.dev/16t44ds6u8ef.pages.dev/215t44ds6u8ef.pages.dev/287t44ds6u8ef.pages.dev/235t44ds6u8ef.pages.dev/449t44ds6u8ef.pages.dev/400
sistem pemerintahan otoriter lebih menonjolkan
